11 Agustus 2009

Deklarasi Pembentukan Propinsi Cirebon

Masyarakat pantai utara Jawa Barat yang terdiri dari Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning), mendeklarasikan berdirinya Propinsi Cirebon. Mereka ingin mandiri dan berpisah dari induknya Provinsi Jawa Barat. Selain kesadaran historis, masyarakat di sana merasakan tak seimbangnya antara kue pembangunan dengan sumbangsih keuangan yang disetor wilayahnya ke pusat. Sedangkan yang kembali ke daerah tidak signifikan.

Setidaknya ada lima alasan mengapa Cirebon layak menjadi propvnsi. Pertama, Jawa Barat masih terlalu luas dengan jumlah penduduk yang besar. Sehingga secara manajemen, akan sulit mengelolanya, dibandingkan mengelola sebuah wilayah yang lebih kecil dengan penduduk yang lebih sedikit. Kini, dengan jumlah penduduk wilayah III Cirebon atau Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) mencapai jumlah 8,5 juta jiwa.

Kedua, potensi ekonomi wilayah Ciayumajakuning sangat tinggi dan bisa menarik investor lebih banyak lagi. Ketiga, melihat segi historis karena pernah menjadi Kesultanan Cirebon yang berdaulat dan berjaya. Keempat, adanya ketidakseimbangan pembangunan di Jawa Barat yang lebih terpusat di Bandung dan sekitarnya. Kelima, adanya momentum gerakan warga yang merasa kecewa karena tidak ada figur dari wilayah Ciayumajakuning yang bisa tampil sebagai pimpinan di tingkat Jabar.

Selain itu, tentu saja kawasan Ciayumajakuning telah memiliki infrastruktur yang sangat mendukung. Cirebon, misalnya, ternyata memiliki segenap infrastruktur. Di sana terdapat pelabuhan, lapangan terbang, jalur kereta api ke tujuan jalur selatan dan utara. Juga memiliki jalan utama darat dan lintasan yang hidup selama 24 jam. Dari segi sumber daya alam, kawasan ini memiliki laut yang panjang, dengan kekayaannya yang masih belum tergali. Selain itu, juga ada sumber minyak, gula dan lumbungnya beras (Indramayu).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI PRA Arief Natadiningrat, yang juga putra Mahkota Keraton Kasepuhan Cirebon, mengungkapkan bila selama ini pembangunan hanya terpusat di wilayah Bandung dan sekitarnya. Akibatnya, fungsi Bandung tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat budaya, pendidikan, industri, dan perdagangan.

Cirebon, kata Pangeran Arief, sejak dulu telah memiliki pelabuhan. Ternyata ini tidak dioptimalkan. Pemerintah malah membangun Terminal Petikemas Gedebage Bandung. “Hal ini seolah-olah semua fungsi ingin diambil pusat dan daerah lain seperti Cirebon tidak diberi porsi,” tutur Pangeran Arief.

Demikian juga masalah budaya. Budaya Sunda termasuk bahasa Sunda mendapat tempat khusus, sebelum akhirnya budayawan Cirebon mendesak adanya pengakuan bahasa Cirebon sebagai bahasa daerah Jawa Barat yang kemudian berujung pada munculnya Perda Bahasa Daerah. "Sepertinya harus digedor-gedor dulu baru keinginan itu dikabulkan," katanya.

Daerah Kaya

Secara geografi, Ciayumajakuning merupakan daerah pantai, daerah dataran rendah, daerah perbukitan dan daerah pegunungan. Di Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Ciamis, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang.Kawasan utara dan timur merupakan daerah dataran rendah serta pantai sedangkan kawasan selatan dan barat berbukit-bukit serta dataran tinggi dan Gunung Ciremai.

Lokasi kawasan bakal Provinsi Cirebon ini sangat menguntungkan, terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Selain itu, Wilayah Cirebon yang memiliki lahan yang subur berasal dari endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas tanahnya digunakan untuk pertanian. Wilayah Cirebon beriklim tropis.

Melihat dari potensi luas wilayahnya, Provinsi Cirebon memang pantas untuk menjadi sebuah provinsi, memisahkan diri dari Provinsi Jabar. Mungkin inilah salah satu yang membuat sejumlah masyarakat mendeklarasikan berdirinya Provinsi Cirebon dan Kota Cirebon akan menjadi pusat pemerintahannya. “Hasil pengkajian dan persyaratan pembentukan Provinsi Cirebon, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2007, tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah,” kata ketua Preidium Pembentukan Provinsi Cirebon, Nana Sudiana kepada penulis.

Berdasarkan sejumlah pengkajian, sumber daya alam dan sumber daya manusia Ciayumajakuning, dinilai sudah mencukupi dan memenuhi syarat untuk membentuk provinsi sendiri. Bahkan pendapatan daerah di Ciayumajakuning setiap tahunnya mencapai Rp 3,4 triliun. Pendapatan daerah yang cukup besar itu setiap tahunnya disetorkan ke Pemprov Jabar, dan dikembalikan ke Ciayumajakuning sekitar 30% saja. Itupun bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Seperti terungkap dalam deklarasi pembentukan provinsi Cirebon, 8 Maret 2009 lalu, jika membentuk provinsi sendiri, maka pendapatan daerah yang mencapai Rp 3,4 triliun itu bisa digunakan untuk biaya pembangunan di kawasan Ciayumajakuning. Sehingga percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa cepat terwujud. Kemudian dibentuknya Provinsi Cirebon juga akan semakin mendekatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat.

Berdasarkan potensi tersebut, disebut-sebut bila berpisah dari Jabar, maka Cirebon akan jadi provinsi kaya. Provinsi Cirebon itu merupakan wilayah potensial dan penyumbang penghasilan pajak yang sangat besar. Setiap tahun kontribusi pajak dari wilayah ini sebesar Rp 13 triliun tetapi yang balik ke daerah lagi tidak sampai Rp 1 triliun.

Infrastruktur di wilayah Ciayumajakuning, saat ini sudah banyak yang rusak. Namun perbaikan atau pembangunannya tidak bisa segera ditangani daerah, karena harus mendapat persetujuan dan ditangani pusat. Oleh karena itu, akan lebih cepat pembangunan infrastruktur jika menjadi provinsi sendiri dengan modal sumber daya alam yang besar.

Selain itu, potensi perikanan dan pertambangan di wilayah Ciayumajakuning juga besar sekali. Makanya, masyarakat setempat yakin kalau wilayah ini menjadi Provinsi Cirebon, maka percepatan pembangunan akan lebih terasa. Jika dana pembangunan didrop dari pusat atau provinsi, maka dana pembangunan tersebut menetes sedikit-sedikit.

Produk pertanian dari wilayah ini juga terbesar. Kabupaten Indramayu adalah penghasil beras terbesar, dan penyumbang 16 persen beras nasional. Padahal, itu berasal dari sawah yang hanya mengandalkan hujan sebagai sumber airnya. Seandainya saja dibuatkan sarana irigasi teknis, maka hasil produksi berasnya tentu akan lebih besar lagi.

Selain didukung segenap komponen masyarakat, dukungan berdirinya Provinsi Cirebon juga datang dari Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wagub Dede Yusuf. Persetujuannya ditegaskan saat pasangan cagub dan cawagub ini kampanye dalam pilkada Jabar beberapa waktu lalu. Sebelum jadi Gubernur Jabar, saat kampanye pilkada lalu, dia sudah tanda tangan menyatakan setuju mendukung dibentuknya Provinsi Cirebon.

Provinsi Cirebon memiliki luas sekitar 5.450 km2. Provinsi ini akan memiliki empat kabupaten dan satu kota. Persis seperti Jogjakarta namun lebih luas karena jogjakarta luasnya tidak lebih hanya 3.500 km2. atau luasnya mungkin sebanding dengan Provinsi Bali atau separuh dari luas Lebanon, salah satu negara Timur Tengah. ***



Sinyalemen Bangkitnya Kesultanan Cirebon



Ada yang menyebut bila keinginan masyarakat Ciayumajakuning membentuk Provinsi Cirebon ini karena dua faktor. Pertama, kurangnya perhatian Pemprov Jabar. Dan kedua, bangkitnya kesadaran masyarakat akan histori masa silam (Kasultanan Cirebon) dan ingin mengulang kembali masa kejayaannya.

Jika melirik perjalanan sejarahnya, Cirebon merupakan daerah di Jawa Barat yang pernah menjadi sebuah Kerajaan Islam yang berjaya. Kala itu, tampil pemimpinnya yang kharismatik, sangat disegani dan dihormati rakyatnya. Bahkan hingga kini, jauh setelah mereka wafat. Sebut saja Sunan Gunung Djati. Kala itu pula, wilayah Cirebon tidak hanya meliputi Ciayumajakuning. Melainkan hampir sepanjang pantai utara pulau Jawa bagian barat dan Jawa Tengah bagian barat. Sejarah ini merupakan modal utama dan eksistensinya tidak diragukan lagi,

Kasultanan Cirebon

Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Posisinya sangat penting karena berada dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Berlokasi di pantai utara pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuat Cirebon menjadi pelabuhan dan "jembatan" antara kebudayaan Jawa dan Sunda. Sehingga terciptalah suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda.

Menurut Sulendraningrat yang mendasarkan pada naskah Babad Tanah Sunda dan Atja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lama-kelamaan wilayah ini berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban (Bahasa Sunda: campuran). Disebut campuran karena di sana berbaur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan bermata pencaharian yang berbeda-beda, baik untuk bertempat tinggal atau berdagang.

Mengingat pada awalnya sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon (udang kecil). Maka masyarakat di sepanjang pantai Cirebon dikenal sebagai pembuat terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi (belendrang) dari udang rebon ini berkembanglah sebutan cai-rebon (Bahasa Sunda: air rebon) yang kemudian menjadi Cirebon.

Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Selain itu, Cirebon tumbuh menjadi cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat.

Rencana pembentukan Propinsi Cirebon sendiri, sejatinya merupakan aspirasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan lebih cepat dan terciptanya pembangunan yang berkeadilan. Seperti dituturkan tokoh pemuda Kota Cirebon, Hartoyo, kawasan Ciayumajakuning memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pendapatan asli daerahnya pun terbilang cukup tinggi, dan bisa menjadi bekal untuk mandiri. Apalagi, mengingat sejarah masa lalu. “Ini seolah-olah membangkitkan kembali kejayaan masa silam ketika Kesultanan Cirebon masih berdiri,” tuturnya. ***

--------------------------------

Nana Sudiana, Ketua Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) :

Rencana pembentukan propinsi Cirebon kini sudah pada tahap implementasi dan sosialisasi. Sebab berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah sudah dipenuhi. Sehingga pembentukan propinsi Cirebon ini bukan lagi hanya sekadar wacana, melainkan sudah sampai pada tahap siap diimplementasikan. Sebab semuanya sudah melewati sejumlah kajian. Jadi tinggal disosialisasikan saja.

Patut dicatat bahwa rencana pembentukan propinsi Cirebon ini bukan tiba-tiba dan dilatarbelakangi kepentingan politis serta pribadi. Keinginan ini sudah lama bergulir dan muncul dari tengah masyarakat. Karena mereka menginginkan kondisi yang lebih baik. Jadi, kalau ada anggapan propinsi Cirebon sebatas wacana, itu pasti diungkapkan oleh orang tidak punya atensi dan tidak punya nyali. Sehingga rencana yang sudah matang dan memperoleh banyak dukungan ini dihambat oleh mereka.

Saat ini, penduduk di wilayah Ciayumajakuning sangat besar. Ini tentu membutuhkan pelayanan yang cepat dari pemerintah. Kawasan Ciayumajakuning yang terdiri dari 5 daerah itu, memiliki penduduk sebanyak 6.747.485 jiwa. Selain itu, berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki cukup mendukung berdirinya sebuah provinsi baru.

Mengingat pertumbuhan penduduk yang demikian besar di wilayah ini, pada suatu ketika, kebutuhan akan pemekaran wilayah ini tetap harus dilakukan. Oleh karena itu, sebaiknya semua pihak terutama yang kontrak pemekaran Provinsi Cirebon, untuk melihat ke masa depan. Bukan untuk kepentingan sesaat. Bila nanti kawasan ini akan dimekarkan, mengapa tidak dari sekarang saja. Sebab semua persyaratan dan potensi sudah mendukung.

---------------------------------

Pangeran Arief Natadiningrat, Putera Mahkota Keraton Kasepuhan Cirebon :

Rencana pemekaran Ciayumajakuning menjadi Provinsi Cirebon memang bisa saja dikaitkan dengan kebangkitan Kasultanan Cirebon, yang intinya berpangkal pada kenyataan histori masa lalu. Namun aturan yang berlaku tidak melihat hubungan histori semacam itu. Kalau mengacu kepada hal itu, tentu Provinsi Cirebon bukan hanya Ciayumajakuning. Melainkan juga Brebes, Subang, Karawang, Bekasi, bahkan Jakarta dan Banten. Itu bila melihat sejarahnya.

Soal pemekaran Ciayumajakuning menjadi Provinsi Cirebon, tentu harus mengacu kepada aturan yang berlaku. Keraton Kasepuhan mengembalikan permasalahan ini kepada masyarakat. Kalau mereka menginginkan pemekaran dan membentuk Provinsi Cirebon, tentu dukung. Kalau pun tidak, ya tidak mengapa. Posisi kami adalah mendukung kehendak rakyat.
Cirebon atau Ciayumajakuning sendiri infrastrukturnya relative sudah baik dan mendukung.

Sumber daya alamnya juga sangat potensial, demikian juga sumber daya ekonomi dan SDM-nya juga mumpuni. Sudah banyak yang berpendidikan tinggi. Ini tentu lebih baik ketimbang daerah di luar jawa. Dan daerah di luar Jawa itu justru banyak yang memekarkan diri.
Selama ini, memang pembangunan kurang terkoordinasi dalam lingkung Jawa Barat. Kalau berkaca kepada negara Filipina, mereka itu memiliki 70 provinsi. Padahal luas wilayahnya jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia.

Tapi negara kita hanya memiliki 33 provinsi. Ada yang menyebutkan, Indonesia masih ideal untuk dimekarkan. Bahkan masih memungkinkan hingga menjadi 40 provinsi. Saya melihat, Jawa Barat masih mengharapkan Cirebon bagian dari mereka. Sehingga rencana pemekaran ini mengalami hambatan. ***



0 komentar:

Posting Komentar

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP